Palembang – Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Kemendagri, Korlantas Polri, dan Jasa Raharja, menggelar penandatanganan dan sosialisasi program kerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (22/02/2024).
Jakarta, Sibernews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya kualitas produk hukum di daerah melalui kepatuhan terhadap pembentukan Peraturan Daerah atau Perda.
Sibernews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Yaitu penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri.
Sibernews.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Bahtiar hadiri Undangan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai NasDem tentang Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang dihadiri oleh Bendahara DPW , DPD serta para pengurus DPP di JCC Senayan Kamis, 16 Juni 2022.
Sibernews.com - Pemprov Bengkulu raih 3 penghargaan dari seluruh kategori realisasi APBD dari Kementerian Dalam Negeri. Bengkulu dinobatkan sebagai Peringkat Pertama realisasi peningkatan PAD dari tahun 2020 hingga 2021.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pembangunan kawasan perdesaan oleh negara anggota Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pasific (CIRDAP).
Sibernews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT.
Sibernews.com - “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,”.
Siber-news.com- Keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) utamanya bertujuan untuk mendukung pembangunan perekonomian di daerah. Meski sebagai organisasi yang berorientasi pada keuntungan bagi pemegang saham, BPD harus membantu perekonomian daerah di era otonomi daerah.
Siber-news.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2020.
