Polri dan Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Dampak Gempa M 7,7 di Flores
Manggarai Barat - Polri bersama pemerintah pusat dan daerah, TNI, serta sejumlah stakeholder terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat terkait. Hadir pula Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Bayu Suseno.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah percepatan penanganan dampak gempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. Gempa berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer, dengan guncangan mencapai intensitas VII MMI di wilayah Aesesa dan Kota Mbay.
Berdasarkan pembaruan data Basarnas per Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, sebanyak 51 orang dilaporkan meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka-luka. Jumlah korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang dan Manggarai Timur sebanyak 20 orang. Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga jumlah tersebut masih dapat berubah.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT KBP Dr. Bayu Suseno menyampaikan, Polri bersama seluruh unsur terkait terus meningkatkan sinergi agar proses penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Minggu (16/08).
Dampak gempa juga dirasakan pada sejumlah fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar. Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, tiga di antaranya mengalami kerusakan berat dan enam lainnya mengalami kerusakan ringan. Sementara dari 190 puskesmas yang terdampak, 20 unit mengalami kerusakan berat.
Pada sektor infrastruktur, tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, serta empat jembatan mengalami kerusakan. Sejumlah jalur penting, termasuk ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere, turut terdampak. Kerusakan juga ditemukan pada akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan. Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 914 bangunan tercatat mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari.
Untuk mendukung penanganan darurat, Polri telah mengerahkan tambahan personel dalam operasi pencarian dan pertolongan. Operasi tersebut didukung sekitar 1.875 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan. Sejumlah armada helikopter juga disiapkan dari Bima menuju Labuan Bajo untuk membantu evakuasi medis serta distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut.
Polri juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.
Selain itu, Pos Pendamping Nasional (Pospenas) didirikan di Labuan Bajo dan Maumere. Sementara itu, Posko Logistik Nasional ditempatkan di Halim Perdana Kusuma untuk memperkuat dukungan distribusi bantuan menuju wilayah terdampak.
Bayu menegaskan bahwa selama tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur terkait akan memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi dalam penanganan bencana.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” kata Bayu.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak. Pendataan terhadap masyarakat yang terdampak juga terus dilakukan sebagai dasar dalam menyiapkan Hunian Sementara (Huntara), sekaligus memastikan bantuan dan penanganan diberikan secara tepat sasaran.
