Hari Lahir Pancasila dan Keterbukaan Informasi Kurban Pemerintah Jadi Sorotan
JAKARTA – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sejalan dengan Misi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya poin pertama yang menekankan penguatan Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Pengamat sosial dan kebijakan publik, Mohammad Dawam, menilai bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan kehidupan bermasyarakat agar mampu membentuk karakter bangsa yang berlandaskan persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Ketika pemerintah berbicara tentang penguatan Ideologi Pancasila, maka secara bersamaan juga harus memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik,” ujarnya dalam tulisan refleksi Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Dawam menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang dijamin oleh konstitusi serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik pada momentum Iduladha 1447 Hijriah tahun ini adalah kebijakan Pemerintah melalui Presiden yang menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi ke berbagai daerah dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Dawam, keterbukaan informasi terkait program kurban Presiden yang bersumber dari anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) patut diapresiasi karena memberikan ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
“Dengan adanya keterbukaan informasi, tata kelola keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, keterbukaan informasi mengenai distribusi hewan kurban juga dinilai memberikan dampak positif bagi sektor peternakan nasional. Para peternak didorong untuk meningkatkan kualitas ternak mereka agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan program pemerintah pada tahun-tahun mendatang.
Dawam menambahkan, diskursus mengenai kurban Presiden juga membuka ruang edukasi bagi masyarakat untuk memperluas pemahaman terkait fiqih kurban kontemporer. Berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai hukum kurban yang dibiayai negara menjadi bahan kajian yang memperkaya wawasan keagamaan masyarakat.
“Perbedaan pandangan hendaknya disikapi secara bijak. Yang terpenting adalah semangat berbagi, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas tetap menjadi tujuan utama,” katanya.
Ia berharap semangat Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum memperkuat demokrasi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal berbagai program pemerintah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan program sosial dan keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
