Begini Cerita di Balik Pembagunan Daerah Perbatasan Indonesia

Sibernews.co - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, bercerita sedikit soal bagaimana instansinya terbentuk.

" Sampai 60 tahun merdeka, tepatnya 2008 lah, daerah perbatasan punya masalah yang cukup banyak," kata Sigit di kantor Kemendagri pada Jumat (07/09/18).

Kemudian dulu saat rapat di Istana, kata Sigit, kementerian semuanya saling lempar tangan. Karena, tidak ada instansi yang bertanggung jawab menangani perbatasan.

" Dari sanalah di bentuk sebuah badan khusus, yakni BNPP," ujar dia.

Menurut dia, tugas BNPP bukan cuma menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan serta terluar Indonesia, tapi juga dari sisi keamanannya.

" Memastikan supaya NKRI di perbatasan ini aman," tambah Sigit.

Dalam hal ini, BNPP tak bekerja sendirian, kewenangan instansi ini adalah membuat desain atas proses pembangunan dan pengamanan di perbatasan.

Setelah itu, ia bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, semisal untuk pengaman di kawal TNI, pembangunan infrastruktur lewat kementerian PUPR.

" BNPP hanya desainnya saja, yang mengerjakan urusan teknisnya adalah kementerian lembaga," kata Sigit menegaskan.

Kata Sigit, tercatat ada 187 kecamatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. " Itulah concern kita," kata Sigit.

Di antara wilayah-wilayah perbatasan tersebut, kata Sigit, banyak di temukan jalur-jalur tikus. Karena itulah, pemerintah melalui BNPP membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Karena, jalur-jalur tikus itulah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya orang-orang di perbatasan kedua negara. Di khawatirkan membawa masalah tersendiri nantinya.

" Seperti narkoba, perdagangan manusia dan terorisme," ujar dia. [Rv]