Mendukung Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu Harus Melalui Stabilitas Sosial Politik
Bengkulu, Sibernews.co - Berbicara korelasi pembangunan lokal seperti Pembangunan Jalan Tol dan Bandara Fatmawati, menunjukan kepercayaan pemerintah pusat kepada Provinsi Bengkulu, mengingat suhu politik di Bengkulu stabil dan hal itu sangat mempengaruhi pembangunan di suatu daerah.
Pengamat politik UNIB Azhar Marwan menjelaskan, kalau bicara pertumbuhan ekonomi maka harus ada kestabilitas politik. Karena menurut Azhar, politik sangat mempengaruhi berbagai sektor.
“Pemimpin itu tidak perlu kuat namun harus membuka diri untuk minta pendapat orang lain,” ungkap Azhar Marwan dalam Dialog Interaktif Stabilitas Sosial Politik Dalam Mendukung Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu, Rabu (31/7/19).
Yulperius, Rektor Unihaz juga mengungkapkan untuk menjaga stabilitas politik ada empat hal yang menjadi kuncinya yaitu, adanya pemimpin yang tegas, media massa yang berimbang dan independen, adanya masyarakat sipil yang kuat agresif dan aktif serta adanya masyarakat kelas menengah yang menjadi kontrol.
“Karena kondisi politik yang tidak stabil akan menghambat pembangunan, karena endingnya pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” jelas Yulperius.
Untuk menjaga stabilitas politik ada empat hal yang menjadi kuncinya yaitu, adanya pemimpin yang tegas, media massa yang berimbang dan independen, adanya masyarakat sipil yang kuat agresif dan aktif serta adanya masyarakat kelas menengah yang menjadi kontrol.
Dialog Interaktif yang diinisiasi oleh Komunitas Kedai Garasi ini dihadiri Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah juga Kaban Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Ketua PWI Bengkulu, Rektor Unihaz, Pengamat Politik serta tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam pemaparannya mengatakan, stabilitas politik itu penting sekali agar kegiatan yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik.
“Bagaimana mungkin politik daerah terwakilkan ketika stabilitasi politik dan socialibilty kepemimpinan tidak berjalan, omong kosong,” tegas Gubernur Rohidin.
Dirinya menegaskan, kesinambungan kepemimpinan daerah itu harus dilanjutkan dan bukan orangnya yang diganti. “Sociability kepemimpinan itu harus dibangun, itu publik politik. Artinya apa? Ruh pemikiran visi dan misi daerah, ini yang tidak boleh berubah dan itu adalah politik,” sampai Gubernur Rohidin.
“Kalau Rohidin boleh diganti. Tapi cari, tentukan, kawal agar kepemimpinan Bengkulu ini tetap, tidak berubah,” tegas Gubernur Bengkulu yang kesepuluh ini. (red)
