Gubernur NTT Tak Keberatan Deklarasi 2019 Ganti Presiden

Sibernews.co - Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presidendikabarkan mendapat penolakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Apa kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat?

Viktor mengatakan yang menjadi persoalan dalam gerakan 2019 Ganti Presiden itu bukan pada hashtag (#) yang disematkan. Melainkan pada ada atau tidaknya izin deklarasi tersebut.

" Tidak ada masalah itu hastag. Yang masalah itu ada izin atau tidak," kata Viktor usai pelantikan dirinya sebagai Gubernur NTT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (05/09/18).

Dikatakan Viktor, selama acara tersebut mendapat izin, maka pihaknya akan mempersilakan kegiatan itu berlangsung. Namun, jika tidak ada izin, maka akan ada larangan.

" Selama ada izin boleh kok. Orang memang 2019 kalau Prabowo menang kan ganti presiden kan. Apa yang salah di situ, yang salah kalau tidak dapat izin untuk kegiatan itu nggak boleh. Di NTT kalau semua dapat izin, boleh," katanya.

" Boleh kalau dapat izin di kepolisian. Kalau kepolisian dapat izin, ya kita go ahead," tambahnya.

Dia juga memperkirakan, penolakan di berbagai daerah atas gerakan itu juga karena berkaitan dengan izin. Dia meyakini, jika gerakan deklarasi itu mendapat izin dari pihak kepolisian, maka kegiatan itu bisa berlangsung.

" Menolak mungkin karena nggak ada izin. Kalau ada izin NTT boleh. Kalau 2019 Prabowo menang kan ganti presiden. Tapi kalau Jokowi menang kan enggak, gitu aja. Simpel aja," katanya. [Sy]